PPID Harus Menyediakan Informasi Kepada Publik

6

MEDAN-M24 | Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat menjadi lebih aktif dan ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Inilah yang menjadi dasar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), harus mampu menyediakan informasi yang diminta masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pasal 7
Permendagri No.35/2010, Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan PPID melalui surat keputusan kepala daerah.

“Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi,” kata Sekda Kota Medan, Ir H Syaiful Bahri Lubis membacakan sambutan tertulis Walikota Medan pada Sosialisasi dan Pelatihan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 yang digelar Dinas Kominfo Kota Medan, kemarin (1/8).

Dalam pelaksanaannya, PPID harus mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi, menyimpan, mengolah, dan menyajikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Begitujuga admin PPID, harus memahami tupoksi sebagai penyedia informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan dan menyukseskan pemerintahan yang baik.

“Dengan begitu, implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi,” ujarnya lagi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Kota Medan, Zain Noval, SSTP, MAP dalam laporannya menyebutkan, kegiatan untuk pengembangan diri dan sosial setiap orang, mendapatkan informasi karena merupakan bagian penting ketahanan nasional.

“KIP adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan bertujuan mewujudkan good governance,” jelasnya.

Menurutnya, KIP memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun badan publik. Kepada masyarakat memberi peluang untuk meningkatkan peran dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai 1 sampai 2 Agustus ini. Di hari pertama diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah dan hari kedua khusus untuk admin PPID di lingkungan Pemko Medan. Bertindak sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut, Drs.Robinson dan Iwan Sutani Siregar, Kasi Layanan Informasi Publik Kominfo Sumut. (adlan)

Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat menjadi lebih aktif dan ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Inilah yang menjadi dasar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), harus mampu menyediakan informasi yang diminta masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pasal 7
Permendagri No.35/2010, Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan PPID melalui surat keputusan kepala daerah.

“Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi,” kata Sekda Kota Medan, Ir H Syaiful Bahri Lubis membacakan sambutan tertulis Walikota Medan pada Sosialisasi dan Pelatihan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 yang digelar Dinas Kominfo Kota Medan, kemarin (1/8).

Dalam pelaksanaannya, PPID harus mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi, menyimpan, mengolah, dan menyajikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Begitujuga admin PPID, harus memahami tupoksi sebagai penyedia informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan dan menyukseskan pemerintahan yang baik.

“Dengan begitu, implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi,” ujarnya lagi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Kota Medan, Zain Noval, SSTP, MAP dalam laporannya menyebutkan, kegiatan untuk pengembangan diri dan sosial setiap orang, mendapatkan informasi karena merupakan bagian penting ketahanan nasional.

“KIP adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan bertujuan mewujudkan good governance,” jelasnya.

Menurutnya, KIP memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun badan publik. Kepada masyarakat memberi peluang untuk meningkatkan peran dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai 1 sampai 2 Agustus ini. Di hari pertama diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah dan hari kedua khusus untuk admin PPID di lingkungan Pemko Medan. Bertindak sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut, Drs.Robinson dan Iwan Sutani Siregar, Kasi Layanan Informasi Publik Kominfo Sumut. (adlan)

Loading...