Prapid Penetapan TSK Anggota DPRD, Hakim Tolak KPK Hadirkan Saksi Ahli

PN MEDAN-M24 | Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak berwenang menyelenggarakan penegakan hukum praperadilan (Prapid) tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itu diungkap kuasa hukum KPK, Evi Laila Kholis pada sidang lanjutan prapid penetapan tersangka terhadap empat anggota DPRD Sumut terkait dugaan menerima suap untuk hak interpelasi dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho di PN Medan, Selasa (31/7). Mereka adalah Washington Pane, Syafrida Fitrie, Ariffin Nainggolan dan Muhammad Faisal.
Ditemui usai persidangan, Evi Laila Kholis mengatakan, seharusnya sidang prapid dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan di PN Medan. Karena itu pihaknya ingin menghadirkan saksi ahli. Namun ditolak. Sambungnya, PN Medan bukan pengadilan yang berwenang menangani kasus penetapan tersangka.

Evi menyimpulkan permohonan prapid tersebut keliru. Pasalnya KPK hingga kini memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan tersangka. “Proses praperadilan akan memperlambat dan menghalangi proses hukum,” bilangnya.

Loading...

Hakim Tunggal, Erintuah Damanik yang kembali menolak rencana kuasa hukum KPK menghadirkan saksi ahli. “Kalau saksi ahli itukan pendapat saja, hakim pun ahli. Sudah kita lihat saja besok saat putusan sela, kalau memang lanjut, silahkan,” jawabnya.

Rencananya, Rabu (1/8) sidang praperadilan penetapan tersangka empat mantan anggota DPRD Sumut kembali digelar dengan agenda putusan sela di Ruang Kartika PN Medan. (tiopan)

Loading...