Realisasi Pendapatan Rendah, DPRD Dorong Walikota Evaluasi Kinerja Kepala OPD

7

MEDAN-M24 | DPRD Medan menyayangkan rendahnya capaian pendapatan daerah tahun 2017. Untuk itulah, kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Medan patut dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap nota pengantar oleh Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD TA. 2017, Rabu (15/8).

Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh Surianto menyebutkan, sangat disayangkan capaian target hanya 79,82 persen. Selisih antara proyeksi dan realisasi yang sangat besar juga dipertanyakan.

Dalam laporan realisasi APBD tahun 2017 terkait pendapatan secara akumulatif yakni realisasi pendapatan mencapai Rp4,40 triliun lebih, dengan PAD sebesar Rp1,73 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,26 triliun. Sementara untuk belanja secara akumulatif mencapai Rp4,39 triliun, diantaranya belanja operasional Rp3,39 triliun serta belanja modal sebesar Rp997,47 miliar.

Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, Gerindra khawatir imbasnya pada realisasi P-APBD 2018.

Sebab, hingga Juli 2018 realisasi pendapatan dari reklame hanya sekitar Rp6 sampai 8 miliar dari proyeksi Rp106 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan dari IMB hanya Rp9 miliar dari target Rp130 miliar.

Ketua Fraksi Golkar, Ilhamsyah mengatakan, minimnya capaian target dan realisasi pendapatan Pemko Medan tahun 2017 tak terlepas dari buruknya kinerja para OPD di Pemko Medan. Dia pun memberikan beberapa masukan kepada Walikota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin untuk mengevaluasi kinerja para OPD, yang tidak mampu menjalankan tupoksinya.

“Pemko Medan harus mencari berbagai upaya terobosan baru, agar penerimaan dapat optimal dan sisi lain masyarakat tidak terbebani. Hal ini dalam upaya meningkatkan PAD di tahun anggaran berjalan dan mendatang,” katanya.

Dia meminta Pemko Medan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik dan program-program yang langsung dapat menyentuh masyarakat terutama percepatan pembangunan di daerah lingkar luar khususnya Medan bagian utara.

Kemudian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) lewat juru bicara Salman Alfarisi menilai, rendahnya realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame hanya sebesar Rp22,31 miliar atau 23,64 persen dari target sebesar Rp94,35 miliar mengkonfirmasikan Pemko Medan, DPRD Medan, Kepolisian dan Kejaksaan tunduk di hadapan pengusaha reklame.

“Karena tidak mampu menertibkan papan reklame yang tidak bayar pajak, papan reklame ilegal dan papan reklame yang sudah kadaluarsa izinnya,” jelas Salman.

Terkait rendahnya realisasi pajak reklame ini, F-PKS telah menyampaikan dalam pemandangan–pemandangan sebelumnya bahwa, maraknya papan reklame ilegal di Kota Medan terjadi akibat adanya arogansi kekuasaan dari pusat hingga daerah.
Sebelumnya, Walikota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin mengaku, masih ada kekurangan dalan pengelolaan kuangan daerah di Pemko Medan pada rapat paripurna di gedung DPRD Medan, lalu (13/8). Dalam nota pengantar ranperda Kota Medan dijelaskan, pihaknya terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan realisasi APBD TA 2017 terkait pendapatan secara akumulatif, bahwa Pemko melaporkan Sisa Laporan Penggunaan Anggaran (SILPA) TA 2017 sebesar Rp43,70 miliar. (bar)

Loading...