Rugikan Negara Rp4,7 M, 5 Terdakwa Korupsi Alkes Binjai Dituntut Bervariasi

7

Kelima terdakwa saat diadili

PN MEDAN-M24 | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Victor Antonius menuntut kelima terdakwa pengadaan alat kesehatan (alkes) pada anggaran tahun 2012 yang merugikan negara sebesar Rp4,7 miliar dengan hukuman yang bervariasi.

Eks Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Kota Binjai, Dr. Mahim MS Siregar dituntut selama 5 tahun penjara denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Kemudian terdakwa Teddy Law selaku Direktur PT. Mesarina Abadi dituntut selama 8 tahun dan 6 bulan penjara denda Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Terdakwa Cipta selaku Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan terdakwa Suryana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut masing-masing selama 6 tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan serta terdakwa Suhadi Winata selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dituntut selama 1 tahun penjara denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp4,7 miliar diwajibkan dibayar oleh terdakwa Teddy Law. Apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan belum juga dibayar maka harta bendanya disita untuk dilelang negara.

Sementara itu, dalam nota pembelaannya (pledoi) Adi Mansar selaku Penasehat Hukum (PH) Teddy Law menganggap surat dakwaan JPU kabur. Adi Mansar pun meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar membebaskan klienya dari semua dakwaan maupun tuntutan JPU.

“Terdakwa Teddy Law selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik. Terdakwa juga aktif dalam banyak kegiatan sosial. Menurut kami, terdakwa tidak pernah berfikiran untuk melakukan tindak pidana. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Jadi kami berharap Majelis Hakim harus cermat melihat dan memutus perkara ini,” pungkas Adi Mansar dalam sidang yang digelar di ruang Cakra I, Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin. Hingga akhirnya, Majelis Hakim menutup persidangan dan melanjutkannya pekan depan. (ansah)

Loading...