Sidang TS, Hakim Sebut Soal Penghapusbukuan Aset Subjektif

PN MEDAN-M24 | Hakim Pengadilan Tipikor Medan Wahyu Prasetyo menilai kewenangan Direksi PTPN II soal penghapusbukuan asetnya cenderung tidak objektif, karena tidak ada batasan peraturan yang mengaturnya.

Hal itu dikemukakan Wahyu menanggapi pernyataan saksi ahli Dwi Purnomo dalam sidang lanjutan perkara terdakwa Tamin Sukardi (TS), Senin (24/7) malam.

Sebelumnya Dwi Purnomo dari Kementerian BUMN menjelaskan kewenangan penghapusbukuan aset BUMN, termasuk lahan eks HGU seluas 106 hektar di Pasar IV Desa Helvetia itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris (Menteri BUMN). Setelah mendapat persetujuan dilanjutkan eksekusi penghapusbukuan dari Dirut PTPN II.

Loading...

“Tidak ada tenggat waktu pelaksanaan eksekusi, tergantung kemauan Dirut PTPN II,” ujar Dwi. Begitu juga dengan pembatalan penghapusbukuan tidak ada alasan yang diatur dalam peraturan.

Selain Dwi, turut dibacakan BAP Ali Sodikin selaku saksi ahli keuangan negara. “Saksi tidak bisa hadir karena sedang tugas di Belanda,” ujar JPU.

Setelah itu didengar keterangan dua saksi adcharge (meringankan) yang diajukan PH terdakwa. Dua saksi itu Farida Aryani selaku kuasa hukum 65 warga pemilik Surat Keterangan Pembagian Sawah dan Ladang (SKPTSL) serta Batara Lubis selaku tokoh masyarakat Desa Helvetia.

Farida menjelaskan ada menerima kuasa dari 65 warga Desa Helvetia untuk menggugat PTPN II, BPN dan instansi terkait untuk mempertahankan lahan seluas 106 hektar tersebut. Pasalnya 65 warga selama ini tidak mendapatkan hak-haknya selaku ahli waris pemilik SKPTSL. (ansah/tiopan)

Loading...