Sidang TS, PH Hadirkan Dua Saksi Ahli

PN MEDAN-M24 | Penasehat Hukum (PH) terdakwa Tamin Sukardi (TS) menghadirkan dua orang saksi ahli sekaligus dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, kemarin.

Kedua saksi yakni masing-masing Ahli Hukum Tanah dari UGM, Prof Nurhasan dan Ahli Agraria DR Ridwan, SH MH.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prasetyo, Prof Nurhasan menilai PTPN II tidak berhak lagi atas tanah seluas 106 hektar di Pasar IV Desa Helvetia, karena status tanah tersebut sudah eks HGU dan tidak diperpanjang lagi.

Loading...

Menurutnya, HGU yang sudah berakhir sesuai PP No 40 tahun 1996 tanah tersebut dikembalikan kepada negara dengan status tanah yang dikuasai negara, maka PTPN II sebagai pemegang hak lama tidak berhak lagi, karena haknya sudah tidak ada.

“Sampai sekarang permohonan hak yang diajukan pemohon hak berdasarkan atas Surat Keterangan Pembagian Tanah Sawah Ladang (SKPTSL) dan Grant Sultan masih terbuka diterima BPN sekalipun ada PP No 24 tentang Pendaftaran Tanah,” ujar Prof Nurhasan.

“Jika SKPTSL itu dijadikan alas hak untuk mengajukan gugatan, kemudian putusan pengadilan menyatakan SKPTSL itu sah dan masyarakat sebagai pemilik yang sah, maka SKPTSL itu bisa dijadikan alas hak untuk membuat surat perjanjian pengikatan yang disepakati para pihak sesuai pasal 1320 KUHPerdata,” tambahnya.

Sementara itu, DR Ridwan menilai SKPTSL atas tanah seluas 106 hektar yang diterbitkan Gubsu tahun 1954 masih tetap berlaku sepanjang instansi terkait belum membatalkannya. Walau tahun 1960 diatas tanah tersebut telah diterbitkan pula HGU yang dimiliki PTPN II.

Mengenai Penghapusbukuan atas tanah 106 hektar yang dilakukan Direksi PTPN II Desember 2017 dinilai sesuai memanjat prosedur dan surat keterangan tersebut sudah melalui pertimbangan dan diteken pejabat berwenang.

“Jadi pembatalan penghapusbukuan aset tidak boleh secara tiba-tiba dan harus diuji di lembaga peradilan,” ujar DR Ridwan. (ansah/tiopan)

Loading...