Sistem zonasi pendaftaran siswa baru menuai polemik

KISARAN-M24 | Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai polemik di sejumlah daerah. Dari orangtua siswa yang protes hingga sekolah kekurangan murid. Masalah pada sistem zonasi PPDB, misalnya,terjadi di Kabupaten Asahan. Sejumlah orangtua di sekitar SMAN 1 Air Joman dan SMKN 1 Air Joman Asahan, merasa kecewa dengan pihak sekolah. Sebab, anak-anak mereka tidak diterima di sekolah tersebut.

“Saya merasa hak-hak anak saya sebagai warga setempat terabaikan di tahun ajaran baru ini. Anak saya yang baru tamat SMP ditolak pihak sekolah dengan alasan tidak memenuhi jarak tempuh yang telah ditentukan oleh pihak sekolah,” ungkap Manurung kepada M24, Sabtu (14/7).

Manurung menjelaskan, selama ini, dengan tanpa sistem zonasi PPDB, banyak siswa dinilai bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah tanpa mengalami kesulitan.

Loading...

“Akan tetapi tahun ini, banyak orangtua murid yang ingin mendaftarkan anaknya melanjutkan pendidikan, justru terhalang dengan sistem kebijakan yang sama sekali tidak dipahami. Padahal, syarat untuk mendaftar yang diberikan pihak sekolah cukup dengan mencantumkan kartu keluarga serta surat keterangan domisili dari pihak kelurahan/desa setempat telah dipenuhi. Katanya pemerintah mempunyai program ingin mencerdaskan bangsa. Kenapa sekarang para orangtua murid yang ingin menyekolahkan anak-anak justru dihambat,” paparnya.

Manurung juga berharap kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, agar lebih peka terkait polemik yang saat ini sedang dihadapi masyarakat. “Yang saya tahu, sistem zonasi tersebut bertujuan agar masyarakat tidak perlu sekolah jauh, namun sekarang kenapa jadinya seperti ini,” tuturnya.

Sejumlah tenaga pengajar/panitia PPDB di SMAN 1 Air Joman dan SMKN 1 Air Joman Asahan, menjelaskan, alasan tidak diterimanya anak-anak warga tempatan itu merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara.

“Pihak sekolah hanya menerima nama-nama siswa untuk kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Propinsi Sumut. Kami tidak bisa memberikan kebijakan, ini sudah ketentuan dari atas,” ujar mereka.

Pemerhati pendidikan di Kisaran, Nova Novika Santi, menjelaskan, sistem itu disebut tidak memiliki standar. Karena banyak pihak yang menggunakan kreativitas untuk menentukan seorang siswa diterima atau tidak.

“Karena nggak ada standarnya, jadi dinas pendidikan dan pihak sekolah bebas menggunakan kreativitasnya,” ujarnya. (khairul)

Loading...