Sungai Sei Sikambing & Muara Sungai Deli dinormalisasi

7

MEDAN-M24 | Pemko Medan, Pemerintah Provinsi Sumut dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan banjir di Kota Medan. Ketiga instansi ini akan bekerja sama secara impresif dan terintegrasi, untuk meminimalisir terjadinya banjir di Kota Medan.

Dalam pertemuan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI di kantornya Jln Gajah Mada, Medan, Rabu (11/7). BWS Sumatera II secepatnya membuat surat permintaan kepada Pemko Medan, untuk menggunakan alat-alat berat milik Dinas PU.

“Ada dua sungai yang secepatnya akan dinormalisasi guna meminimalisir terjadinya banjir yakni Sungai Sei Sikambing dan muara Sungai Deli,” kata Kepala BWS Sumatera II, Roy P Pardede.

Di awal pertemuan, Wakil Walikota mengatakan, mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Kota Medan perlu adanya keterpaduan semua pihak. Sebab, tanggung jawab Pemko Medan selama ini hanya sebatas drainase sekuder. Sedangkan untuk drainase primer tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumut, sedangkan sungai merupakan tanggung jawab BWS Sumatera II.

Celakanya papar Akhyar, seluruh sungai yang melintasi Kota Medan tidak pernah dinormalisasi sejak puluhan tahun. Puncaknya terjadi, Minggu (8/7) malam, banjir pun menerpa sejumlah wilayah di Kota Medan.Air hujan yang mengalir ke drainase sekunder tidak dapat dialirkan menuju drainase primer, serta sungai sebagai pembuangan akhir.

“Curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya back water, sebab drainase sekunder tidak dapat mengalirkannya menuju drainase primer dan sungai sebagai pembuangan akhir. Akibatnya air stagnan dan menggenangi jalan maupun rumah penduduk. Oleh karenanya penanganan banjir ini harus dilakukan secara terintegrasi dengan baik dan komprehensif,” kata Akhyar.

Pemko Medan melalui Dinas PU, lanjutnya, telah melakukan sejumlah pekerjaan swakelola untuk perbaikan drainase dan jalan. Selain mengatasi banjir, juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan. “Saya berharap agar dibuat perencanaan yang baik untuk mengatasi banjir, dan pengerjaan dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif,” ungkapnya.

Meski memiliki alat-alat berat yang bisa diturunkan untuk menormalisasi sungai, jelas Akhyar, namun Pemko Medan tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. “Jika itu dikerjakan kita salah. Untuk itu kita siap membantu menurunkan alat guna menormalisasi sungai jika BWS Sumatera II melayangkan surat permintaan kepada kita,” ungkapnya.

Anggota DPD RI, Parlindungan Purba yang memimpin rapat mendesak BWS Sumatera II melakukannya. Hal itu dilakukan karena cuaca sangat tidak kondusif dan hujan bisa kapan saja turun, sehingga banjir kemungkinan terjadi kembali apabila tidak ada langkah cepat yang dilakukan.

Sedangkan BWS Sumatera II setuju, mereka dalam beberapa hari segera menyurati Pemko Medan agar dapat membantu meminjamkan alat berat untuk melakukan normalisasi. Di samping itu juga akan dilihat anggaran yang tersedia untuk menormalisasi sungai,” jelas Pardede.

Agar penanganan banjir bisa lebih efektif, pertemuan pun memutuskan dalam waktu dekat akan dilakukan MoU antara Pemerintah Provinsi sumut, BWS Sumatera II dan Pemko Medan. “Dengan MoU yang dilakukan ini, maka ketiganya dapat bekerja bersama-sama dan terintegrasi untuk menangani banjir yang terjadi di Kota Medan,” papar Parlindungan.(adlan)

Loading...