Terkait Anggaran Program Pengembangan Wisata, Desak Kejari Periksa Disporapar Tanjungbalai

Unjukrasa Formap Tanjungbalai dan Samarinda (M24-Ambon)

TJ BALAI-M24 | Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai diminta agar memeriksa dana program pengembangan daerah tujuan wisata Rp600 juta dari APBD TA 2017 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parawisata (Disporapar) Tanjungbalai. Desakan tersebut disampaikan massa Formap Tanjungbalai dan Samarinda, saat berunjukrasa di Kejari Tanjungbalai, Kamis (11/10).

Koordinator Aksi, Mahmudin (Kacak) dan Ryanda Panjaitan, dalam orasinya, mengatakan, mereka menilai program tersebut sarat mark-up dan berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itu mereka menuntut, agar Kejari Tanjungbalai memeriksa semua oknum yang terlibat.

Selain itu, pendemo juga minta Walikota Tanjungbalai mengevaluasi Kadisporapar Tanjungbalai, karena dinilai sarat prilaku koruptif. Juga meminta BPK melakukan audit dan investigasi terhadap program pengembangan daerah wisata di Disporapar Tanjungbalai.

Loading...

Menanggapi itu, Staf Intelijen Kajari Tanjungbalai, Jhianto SH, menyatakan siap segera memanggil dan memeriksa Kadisporapar Tanjungbalai. “Jika temuan adik-adik tersebut sudah dilaporkan secara resmi. Dan kami menunggu laporan resmi dari Formap Tanjungbalai dan Samarinda,” imbuhnya.

Di Dinas Pendidikan Tanjunbalai, para pendemo menyoal beberapa kegiatan yang berpotensi merugikan negara. Salah satunya pengadaan mobileur yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi dan berpotensi merugikan keuangan Negara.

Kegiatan tersebut di antaranya, dugaan mark up pengadaan mobileur senilai Rp800 juta TA 2017, dugaan mark up pengadaan mobileur untuk PAUD senilai Rp260 juta TA 2017, dugaan mark up pembangunan laboraturium dan ruang praktikum sekolah senilai Rp1,7 miliar TA 2017 serta dugaan mark up pengadaan alat praktik dan peraga siswa senilai Rp5,6 miliar TA 2017.

Massa pendemo juga menuntut seluruh pihak terkait pengadaan mobileur senilai Rp1 miliar tersebut diperiksa Kejari Tanjungbalai. “Kami minta agar PPTK, PHO dan kontraktor pengadaan mobileur tersebut diperiksa atas dugaan kerugian negara yang ditimbulkan,” terangnya.

Sayangnya, aksi di Dinas Pendidikan Tanjungbalai ini tak direspon. Karenanya, Katua Formap Tanjungbalai, Ridho Damanik akan menyerahkan laporan kerugian negara tersebut ke Kejatisu dan Poldasu, agar ditindaklanjuti. (ambon)

Loading...