Walikota berharap mendapat opini WTP

10

MEDAN-M24 |Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara di Kantor BPK Perwakilan Sumut Jln Imam Bonjol Medan, Senin (26/6). Itu merupakan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Setelah menyerahkan LKPD kepada Ketua BPK Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni, Walikota menandatangani berita acara penyerahan diikuti Vincentia. Selain Pemko Medan, ada dua pemerintah daerah lainnya yang ikut menyerahkan LKPD yakni Pemkab Padang Lawas dan Pemkab Mandailing Natal (Madina).

“Pemko Medan terus melakukan pembenahan sehingga LKPD yang diserahkan lebih baik lagi. Semoga kita bisa mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengengecualian (WTP),” kata Eldin didampingi Assiten Umum Ikhwan Habibi Daulay, Kepala Inspektorat Farid Wajedi serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Ikhwan Ritonga.

Dijelaskannya, penyerahan LKPD itu merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No.13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikatakannya, penyerahan LKPD itu dilakukan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan.

Setelah penyerahan LKPD dilakukan, jelasnya, pihak BPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan keuangan, baik input maupun output. Atas dasar itulah dia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan dan menyusun LKPD tersebut.

Dia pun berharap agar pihak BPK terus memberikan bimbingan dan masukan sehingga sistem pengelolaan keuangan di Pemko Medan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel. “Untuk itu lah kami sangat mengharapkan sekali agar pihak BPK terus melakukan pendampingan,” harapnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan selama 20 hari. Guna mempercepat proses pemeriksaan, Ambar mengungkapkan akan menambah jumlah auditor sehingga pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Ambar berpesan saat pihaknya melakukan pemeriksaan lapangan, para pejabat yang diperiksa dapat menyediakan waktu lebih sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. “Apabila ditemukan ada kekurangan dalam pemeriksaan, bisa segera diperbaiki. Jadi luangkanlah waktu, jangan langsung meninggalkan kantor begitu jam kerja berakhir,” pesan Ambar.

Khusus untuk LKPD Pemko Medan, Ambar menjelaskan, tim auditor langsung melakukan entry data, Selasa (26/6). Dia menjadwalkan pemeriksaan akan selesai, Kamis (19/7). “Kami sangat mengharapkan dukungan ketika pemeriksaan lapangan dilakukan. Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diterima,” jelasnya. (adlan)

Loading...