Warga Binjai keluhkan maraknya peredaran narkoba

42

Bar-Binjai | Maraknya peredaran narkoba menjadi masalah utama yang dikeluhkan masyarakat di Kota Binjai. Begitujuga dengan infrastruktur jalan serta pelayanan BPJS Kesehatan.

Informasi itu langsung disampaikan mereka pada anggota DPR RI, H M Ali Umri dalam kegiatan reses masa persidangan IV tahun 2017-2018 yang digelar disejumlah daerah Dapil Sumut 3 Fraksi NasDem meliputi Kota Binjai, Kab Langkat dan Kab Batubara sejak 28 April s/d 5 Mei 2018.

Keluhan diawali oleh masyarakat di Kec Binjai Timur terkait kondisi jalan di gang-gang yang belum diaspal. Selain itu, soal pelayanan BPJS Kesehatan bagi keluarga yang kurang mampu.

Sedangkan masyarakat di Kec Binjai Kota mempersoalkan maraknya peredaran narkoba, dengan memanfatkan pemukiman-pemukiman padat penduduk. Kondisi itu sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar.

Menanggapi itu, Ali Umri berjanji akan menyampaikan masalah insfratruktur jalan kepada Walikota Binjai tuk menjadi prioritas pembangunan di Kota Binjai. Mengenai narkoba, masyarakat diingatkan harus menjadi polisi bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

“Jadi ini bukan tanggung jawab penegak hukum saja. Berikan informasi kepada penegak hukum apabila ada peredaran narkoba di wilayah kita, jangan pernah takut. Kalau ada penegak hukum yang tidak merespon laporan itu, bilang kepada saya,” katanya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan masyarakat mengenai Pilgubsu. Pilihan kepada calon harus bisa membawa Sumut menjadi jauh lebih baik kedepannya.

“Kebetulan Partai NasDem mendukung pasangan nomor urut 1 yakni Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah. Maka saya dan kita semua agar dapat memenangakan pasangan tersebut,” ujarnya.

Saat reses di Kab Langkat, Ali Umri memberikan kapal kepada kelompok nelayan di sana. Sedangkan di Kab Batubara, anggota Komisi III ini menyambangi LP Labuhanruku. Permasalahan disana kapasitas LP mengalami kelebihan (over kapasitas) mencapai di atas 400 persen, dari daya tampung 450 warga binaan. Saat ini penghuninya mencapai 1.870 warga binaan.

Pihak Kejari Batubara mempermasalahkan anggaran serta lokasi kantor, yang masih berstatus sewa pinjam dan belum layak. Mereka berharap bantuan hibah dari Pemkab Batubara untuk lokasi pembangunan kantornya.

Seluruh usulan dan aspirasi tersebut menjadi bahan laporan reses yang diagendakan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi 3.

Loading...