METRO24.CO, P.SIDIMPUAN – Saat ribuan warga masih berjibaku memulihkan diri dari dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padangsidimpuan, Pemerintah Kota justru meluncurkan program “Mobil Pengantin Gratis” yang memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Kebijakan yang diumumkan melalui akun resmi Facebook Padangsidimpuan Prokopim pada Jumat (11/4/2025) itu dinilai tidak memiliki urgensi dan dianggap tidak peka terhadap situasi krisis yang masih membelenggu sebagian masyarakat.
“Warga masih tidur di tikar, rumah hanyut, air bersih sulit. Tapi pemerintah justru sibuk urus mobil pengantin. Di mana empatinya?” tegas CEO, Rakyat Awasi Tabagsel, Parlindungan Harahap,SH, Senin (14/4).
Ia menilai, peluncuran program seremonial seperti ini menunjukkan hilangnya skala prioritas pemerintah daerah, terlebih di tengah infrastruktur yang rusak parah, bantuan yang belum merata, dan warga yang belum pulih secara psikososial.
“Ini bukan sekadar keliru, ini tamparan bagi korban banjir yang merasa diabaikan. Program seperti ini bisa melukai mereka yang bahkan belum mendapat bantuan layak,” katanya.
Mobil Dinas Wali Kota Jadi Armada Pengantin
Program ini sendiri disebut sebagai bentuk “simbol restu dan dukungan” dari Pemerintah Kota. Mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditawarkan sebagai armada antar-jemput pengantin secara gratis, bagi warga yang berdomisili di Kota Padangsidimpuan.
Pemko menyebut, inisiatif ini merupakan bagian dari semangat APBD untuk rakyat, dan bentuk “kebahagiaan yang dirayakan bersama”.
Namun narasi tersebut justru dianggap tidak relevan dengan kondisi lapangan saat ini. Banyak pihak menilai program ini justru memperlihatkan citra populis yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan mendesak rakyat.
Tuntutan: Prioritaskan Pemulihan Pascabencana
Siagian menekankan bahwa yang dibutuhkan warga saat ini adalah akses air bersih, perbaikan rumah, distribusi bantuan logistik, dan layanan kesehatan serta trauma healing. Bukan kendaraan untuk resepsi.
“Kalau benar peduli rakyat, seharusnya fokus memperbaiki jalan yang rusak, saluran air yang tersumbat, dan fasilitas umum yang lumpuh. Itu yang rakyat tunggu,” ujarnya.
Publik pun kini mempertanyakan orientasi kebijakan Pemko Padangsidimpuan: apakah benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan rakyat atau sekadar demi pencitraan di media sosial?
Tuntutan Transparansi dan Evaluasi Anggaran
Program ini juga memicu pertanyaan soal alokasi anggaran. Di tengah keterbatasan fiskal, publik berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam menentukan belanja prioritas dan tidak menyamarkan program populis sebagai solusi kesejahteraan.
“Mobil pengantin bisa menunggu. Tapi perut lapar dan trauma warga tak bisa ditunda,” pungkas Parlindungan. (Irul Daulay)
