METRO24.CO, P.SIDIMPUAN – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menggelar kegiatan reses di Pondok Pesantren Al-Ansor, Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Selasa (17/6/2025).
Reses ini menjadi momentum dialog langsung dengan para tokoh dan santri, sekaligus menggali aspirasi terkait peran strategis pesantren dalam pendidikan Islam
Dalam kunjungan tersebut, Marwan berdialog langsung dengan para pengasuh pesantren, tokoh agama, dan warga sekitar, guna menyerap aspirasi terkait pendidikan keagamaan dan peran pesantren dalam pembangunan karakter bangsa.
Suasana reses berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Sejumlah tokoh penting turut hadir, seperti Rektor UIN Syahada P.Sidimpuan Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Ketua Yayasan Ponpes H. M. Soman Daulay, Umar Halomoan Daulay, serta para santri, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
Pendiri Ponpes Al-Ansor, H. Sahdi Ahmad Lubis, mengapresiasi kehadiran Marwan Dasopang yang memilih pondok pesantren sebagai lokasi reses.
“Kami merasa diperhatikan. Ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus berkontribusi mencetak generasi bangsa yang berakhlak dan berkarakter,” ucapnya penuh haru.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Erwin Kelana Nasution, MA, juga menyampaikan pandangannya terkait kegiatan ini.
Ia menilai bahwa menjadikan pesantren sebagai tempat reses merupakan langkah strategis untuk menguatkan komunikasi antara legislatif dan lembaga pendidikan Islam.
“Ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk kepedulian dan penguatan nilai-nilai moral serta peran pesantren dalam membina umat,” katanya.
Marwan Dasopang dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda konstitusional anggota dewan untuk menjalin dialog langsung dengan masyarakat.
Ia menyatakan bahwa pesantren memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan moral generasi bangsa.
“Reses ini bukan hanya untuk menyampaikan laporan, tapi juga menyerap kebutuhan dan mendengar aspirasi nyata dari masyarakat. Termasuk dari lembaga pendidikan Islam seperti pesantren,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap dunia pesantren harus melampaui batas-batas struktural di parlemen.
“Kalau tidak bisa saya bantu di Komisi VIII, saya akan teruskan ke rekan saya di komisi lain. Karena kebutuhan masyarakat tidak boleh dibatasi oleh urusan birokrasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, reses juga diisi dengan pemaparan singkat oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH RI, Arif Fauzan, mengenai pengelolaan dana haji dan edukasi publik.
Meski bukan agenda utama, informasi tersebut disampaikan sebagai bentuk literasi keuangan umat berbasis syariah.
“Kami ingin para santri dan pengelola pesantren paham bahwa dana umat dikelola secara profesional, transparan, dan bermanfaat untuk publik,” ujarnya.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama, dan harapan agar hasil reses ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau program nyata. (Irul Daulay)
