METRO24.CO, ACEH SINGKIL – Pegawai honorer kategori R3 di Kabupaten Aceh Singkil yang tidak lolos dalam seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahap pertama tahun anggaran 2024 menuntut kejelasan status dan meminta diprioritaskan dalam rekrutmen formasi selanjutnya.
Permintaan tersebut disampaikan oleh juru bicara Honorer R3, Mustafa Kamal, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRK Aceh Singkil, Senin, 19 Mei 2025, di ruang Banggar DPRK.
RDP itu dipimpin oleh Ketua Komisi I Ramli Boga dan dihadiri oleh Ketua DPRK Amaliun, serta anggota dewan lainnya seperti Mairaya, Taufik, Ramadan, dan Surianto. Dari pihak eksekutif, hadir Plt Asisten III Asmaruddin, Sekretaris BKPSDM Dedi Sukiar, Kabid PSDM Afridanur, serta Kasubbag BKPSDM Saddam Ihya Ulumuddin.
Mustafa menjelaskan bahwa dalam seleksi tahap pertama yang dibuka panitia seleksi (Panselnas) kuotanya sebanyak 1.815 formasi dan hanya 1.490 yang dinyatakan lolos. Sisanya, sebanyak 195 orang menyandang status honorer R3, justru dinyatakan belum lolos dan saat ini berada dalam status “gantung” karena belum ada kejelasan apakah masih akan diberi peluang atau tidak.
“Status para hanorer R3 disebut untuk dioptimalkan, tapi nyatanya masih terkatung-katung. Kami minta agar kuota yang tersisa diprioritaskan untuk R3,” kata Mustafa.
Ia juga menyoroti perbedaan pemahaman antara panitia seleksi sebelumnya dan pejabat baru di BKPSDM Aceh Singkil terkait dengan mekanisme optimalisasi R3. “Pimpinan Pejabat baru BKPSDM dengan yang lama terlihat beda pemahaman substansi optimalisasi R3, dan ini bisa berisiko menghilangkan hak-hak Honorer R3,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kasubbag BKPSDM Saddam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) BKN Pusat tanpa campur tangan dari pemerintah daerah. Menurutnya, status R3 muncul karena peserta tidak mendapatkan formasi yang sesuai di tempat melamar, meski telah masuk dalam data non-ASN BKN.
Dimana bapak ibu melamar, disitulah dikeluarkan pansel. “Misal, formasi SMP Simpang Kanan, kuota dua, namun peserta ada 3 diurutkan secara berurutan,” ujarnya.
Dua formasi yg diminta, ternyata dua yang dibutuhkan, dan Panselnas peroleh hanya dua, dan yang satu lagi inilah dinamakan R3.
“R3 itu bukan status tidak lulus. Seleksi masih berjalan. Status definitif baru bisa ditentukan setelah seluruh proses PPPK tahap II selesai dan sesuai regulasi dari BKN pusat,” jelas Saddam.
Saddam juga menyatakan bahwa pihaknya terbuka menerima laporan jika ditemukan peserta yang lolos namun tidak memenuhi syarat administratif. “Silakan laporkan secara tertulis. Jika terbukti, kami akan batalkan meski sudah menerima SK,” ujarnya.
Di sisi lain, beberapa anggota DPRK juga menyayangkan proses seleksi yang dinilai tidak adil terhadap honorer R3 karena saat pengadaan ASN tidak melibatkna Legislatif. Ketua DPRK Amaliun juga menyebutkan bahwa seharusnya pihak pemerintah daerah hadir secara utuh, termasuk Bupati dan Kepala BKPSDM saat RDP itu.
“Honorer yang sudah 20 tahun mengabdi, masak tidak mendapat tempat? Ini bentuk ketidakadilan. Jangan sampai R3 terus jadi korban PHP (Pemberi Harapan Palsu),” kritik Amaliun.
Anggota DPRK lainnya, Taufik dan Surianto, turut menyoroti adanya peserta seleksi tahap II yang justru bukan honorer, padahal honorer R3 belum mendapatkan tempat. Mereka menyebut BKPSDM lalai dalam memverifikasi keabsahan peserta seleksi.
“Kita minta prioritaskan dulu R3, baru buka tahap II. Kalau seperti ini, mereka hanya diberi harapan kosong,” ujar Taufik.
Sementara Surianto, anggota Komisi I menegaskan, dalam hal ini pihak BKPSDM juga tidak lengah, bila tidak ada kejelasan pelamar CPPPK tahap dua yang manipulasi data.
“Jangan ada honorer bodong dan tidak jelas masuk seleksi CPPPK tahap II kami akan turun kros cek, sementara R3 yang sudah jelas statusnya dikesampingkan.
Kesimpulan dari RDP tersebut, DPRK dan perwakilan honorer R3 mendesak agar 195 pegawai R3 diberikan prioritas dalam pengisian sisa formasi PPPK sebanyak 324 orang, sebelum tahapan seleksi tahap II yang diikuti 423 peserta dilanjutkan.
Namun, BKPSDM menyatakan masih menunggu regulasi dari pusat terkait nasib R3 tersebut. (Fandi)
