METRO24.CO, LANGKAT — Terkait dugaan pungutan liar di Dinas Kesehatan kabupaten Langkat, Lembaga Swadaya Masyarakat LP -Tipikor Nusantara Provinsi Sumut akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumatera Utara.
Hal ini dikatakan Zulkhairi, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LP -Tipikor Nusantara Provinsi Sumut, Selasa (9/12/2024) siang.
“Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti, saat ini sudah tahap penyusunan berkas. Jika berkas sudah lengkap dan surat laporan selesai, kita akan langsung membuat laporan polisi ke Poldasu dan ke Kejatisu,” ujar Zulkhairi.
Lanjutnya, untuk para saksi yang akan memberi keterangan, tidak bisa di publikasi dengan alasan keamanan. “Mungkin kita akan membuat vidio untuk para saksi. Ini tidak bisa kita munculkan begitu saja demi ke amanan,” terangnya.
Tidak hanya itu, menurut keterangan para honorer di puskesmas se kabupaten Langkat, Dinas Kesehatan Langkat mengutip uang sebesar Rp.15 juta untuk memperpanjang Surat Keterangan (SK).
“Menurut keterangan sumber saya, para honorer juga di kutip uang untuk memperpanjang SK. Ini juga agenda kita untuk maju membuat laporan kepolisian,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas kesehatan Langkat mendapat sorotan tajam dari beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Langkat. Dinas yang dipimpin dr.JL diterpa kasus praktek pungutan liar.
Hal ini lantaran adanya aktifitas pungli (Pungutan Liar) terjadi secara terang terhadap para Kepala Puskesmas. Hal ini mencuat berdarkan pengakuan salah seorang Oknum mantan salah Kepala UPT Puskesmas di Dinkes Langkat.
Sumber yang tidak mau namanya dipublikasi ini mengatakan dirinya dimutasi karena Puskesmas yang dipimpinnya akan diganti oleh keluarga salah seorang pejabat dan untuk mutasi ke puskesmas lain dirinya diminta membayar ratusan juta rupiah.
Setoran mutasi ini juga berlaku pada kawan-kawan kapus yang dilantik kemarin, selain itu mereka kabarnya juga dikenakan biaya SK sebesar Rp 10,000.000.(sepuluh juta rupiah) oleh Pak SY, Bagian Kepegawaian Dinkes Langkat. Selain itu, para kapus harus menyetor 10% jika anggaran Tukin dan BOK keluar, jika tidak maka ancamannya akan dimutasi.
“Sebenarnya kalau diceritakan malu saya sebab sama juga meludah kelanggit kena muka sendiri jadinya,” ujar mantan kapus yang dikenal ramah kepada rekan jurnalis ini.
Informasi yang bekembang, 20 Desember 2023 telah terjadi mutasi 20 orang kapus dan berkisar separuh jabatan kapus itu orang baru. “Setelah dilantik pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu seluruh kepala puskesmas SE kabupaten Langkat sebanyak 23 orang mengikuti pelatihan di Berastagi tanah Karo, dan informasi yang saya dapat dari salah seorang kapus yang baru menjabat kalau pada saya itu mereka diminta mengumpulkan uang sebesar Rp.5 juta per orang, dikalikan 32 orang maka uang yang terkumpul saat itu berkisar Rp.160 juta dengan dalih keamanan. Walaupun sebenarnya mereka terpaksa membayar karena merasa baru satu hari jadi kapus sudah langsung bayar uang,” terang ketua pimpinan pusat LP-TIPIKOR Nusantara Pusat, Zulkhairi.
Lanjutnya, menurut keterangan sumber mantan Kapus, ketika ada berita yang terekspos di media maka para Kapus nantinya akan dikumpul, diintimidasi, diancam dan akan ada surat pernyataan yang isinya mengatakan jika perbuatan pungli itu tidak ada berita itu fitnah, lalu ditandatangani oleh para kapus dan dengan terpaksa para kapus menandatanggani dan saya yakini hal ini akan dilakukan oleh, dr. JL,” tkata Zulkhairi.menirukan ucapan mantan Kapus tersebut.
Atas informasi dan data yang team kami dapatkan di lapangan maka kami akan melaporkan temuan ini kepada ketua pimpinan pusat LP-TIPIKOR Nusantara Pusat untuk dapat menindaklanjuti secara hukum nantinya ucap Zulkhairi kepada wartawan.
dr. JL Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Langkat ketika dikonfiemasi wartawan membantah tudingan tersebut. ”Selamat siang bapak mohon maaf semua yang diberitakan tidak benar demikian”. tulisnya. (red)
